Firman Turmantara Endripraja, Terpilih Menjadi Anggota BPKN periode 2020 - 2023

Firman Turmantara Endripraja, Terpilih Menjadi Anggota BPKN periode 2020 - 2023
Dok Firman Turmantara Endipraja

JAKARTA (golali.com) - Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Firman Turmantara Endripraja terpilih dan disahkan sebagai anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) periode 2020-2023 oleh Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis, 16 Juli 2020.

"Harapan saya, untuk melindungi konsumen secara optimal, BPKN harus menjadi Badan Koordinasi dengan diberi tambahan wewenang yakni menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan (termasuk terhadap klausula/perjanjian baku), penyelidikan/pemeriksaan, persetujuan melakukan kegiatan usaha, penyelesaian sengketa, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran perlindungan konsumen, menerima laporan atas dugaan Maladministrasi terkait penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dan tindakan lain yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor perdagangan baik barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen," terang Firman dihubungi golali.com, Jumat (17/7/2020).

Menurut Firman, masalah terbesar yang banyak dikeluhkan konsumen dan perlu dioptimalkan oleh BPKN ke depan ( yang belum terselesaikan) adalah masalah di sektor perumahan, jasa keuangan (terutama pinjaman online/fintech, investasi bodong, finance/leasing, asuransi, perbankan, perilaku debt collector), BPJS Kesehatan, Listrik, PDAM, produk-produk impor, layanan ibadah haji dan umroh, kehalalan, dan komoditas yang diamanatkan Pasal 33 ayat 3 UUD1945. 

Melalui BPKN, Firman akan memperjuangkan adanya perubahan paradigma Politik Hukum Perlindungan Konsumen yang mencakup Sistem Hukum Perlindungan Konsumen dan Manajemen Hukum Perlindungan Konsumen. Sehingga perlindungan konsumen tidak lagi dianggap sebagai penghambat usaha, tetapi sebaliknya harus merupakan komponen utama dalam mewujudkan tujuan negara kesejahteraan yang berlandaskan Pancasila, termasuk keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha

Selain Firman Turmantara Endripraja, ada 19 orang yang terpilih dan disahkan sebagai anggota BPKN periode 2020 - 2023 yakni Adrianus Garu, Andi Muhammad Rusdi, Anna Maria Tri Anggraini, Arif Safari, Charles Sagala, Ermanto Fahamsyah, Haris Munandar, Heru Sutadi, Johan Effendi, Lasminingsih, Megawati Simanjuntak, Muhammad Mufti Mubarok, Muhammad Said, NGN Renti Maharani, Radik Siswo Purnomo, Rizal E Halim, Rolas Budiman Sitinjak, Slamet Riyadi, dan Vivien Goh.

Selain menetapkan 20 anggota BPKN periode 2020-2023, guna memproteksi konsumen terkait produk barang dan  jasa yang berkaitan dengan informasi kehalalan, Komisi VI DPR meminta kepada pemerintah untuk menambah tiga anggota BPKN periode 2020-2023 dari unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama, dan Muhammadiyah.

Berdasarkan Undang-Undang, BPKN berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada presiden. Fungsi, tugas dan wewenang BPKN yang utama adalah memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah tentang perlindungan konsumen.