Hari Pelanggan Nasional, Pemerintah Harus Tegas Terapakan Perlindungan Pelanggan

Hari Pelanggan Nasional, Pemerintah Harus Tegas Terapakan Perlindungan Pelanggan
BPKN Meminta pemerintah tegas dalam menentukan arah Politik Hukum Pelindungan Pelanggan

 

BANDUNG (golali.com) - Dalam peringatan  Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) pada 4 September ini, Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Firman Turmantara E meminta pemerintah tegas dalam menentukan arah Politik Hukum Pelindungan Pelanggan dan mengoptimalkan peran ketiga lembaga/badan yang terkait perlindungan konsumen yaitu BPKN, BPSK dan LPKSM sesuai dengan amanat dalam UU Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

"Tapi setelah UUPK berusia 21 tahun, nasib konsumen nyaris tidak berubah. Hal ini bisa dibuktikan dengan masih tingginya angka pengaduan bahkan sengketa konsumen. Data ini bisa dilihat dari masuknya pengaduan konsumen ke BPKN, YLKI, LPKSM termasuk pengaduan atau keluhan konsumen lewat surat pembaca atau media sosial, dan masih tingginya sengketa konsumen yang ditangani BPSK," terang Firman dalam rilis yang diterima golali.com, Rabu (3/9/2020).

Selain itu, payung hukum untuk perlindungan konsumen adalah 
Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (STRANAS-PK). Perpres STRANAS-PK adalah grand design perlindungan konsumen yang menjadi pedoman bagi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui Perpres ini, sifat upaya perlindungan konsumen menjadi lebih multisektoral, masif, sinergis, harmonis, dan terintegrasi.

Firman mengungkapkan untuk menyusun Politik Hukum Perlindungan Pelanggan Nasional, perlu meningkatkan dan menyusun Implementasi Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (STRANAS-PK) dan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen (RAN-PK) dalam Mewujudkan Konsumen/Pelanggan yang Cerdas.

"Selain itu, perlu segera mengamandemen atau merevisi UU Perlindungan konsumen untuk semakin meningkatkan upaya perlindungan konsumen. Revisi atau perubahan terhadap UUPK perlu dilakukan, karena banyak hal yang berkembang yang perlu dituangkan dalam UUPK, seperti terkait dengan perkembangan sistem perdagangan elektronik, perlindungan konsumen difabel, anak-anak, muslim, dan kaum perempuan," tambah Firman.

Disamping itu, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atas barang dan/atau jasa yang digunakannya maka perlu dibenahi Sistem Hukum Perlindungan Pelanggan/Konsumen, yang mencakup Substansi Hukum Perlindungan Pelanggan, Struktur Hukum Perlindungan Pelanggan dan Kultur Hukum Pelanggan  termasuk Manajemen Hukum Perlindungan Pelanggan.

Dalam konstitusi UUD 1945 disebutkan bahwa pelaku ekonomi Indonesia adalah BUMN, Swasta dan Koperasi, bahkan dikatakan koperasi adakah sokoguru perekonomian nasional. Produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan BUMN adalah paling banyak digunakan oleh pelanggan, karena pada umumnya semua produk BUMN tidak ada saingannya namun faktanya tidak sesuai dengan yang disuguhkan kepada pelanggan, contoh BUMN jasa asuransi (kasus Bumiputera, Jiwasraya  Asabri), perbankan, kesehatan, perumahan, energi, pelayanan publik, dan lain-lain.

Di sisi lain, yang tidak kalah pentingnya dalam menyusun Politik Hukum Perlindungan Pelanggan  adalah bagaimana agar konsumen UMKM dan koperasi bisa menjadi pelanggan setia UMKM, sehingga UMKM dan koperasi sebagai penopang utama ekonomi kerakyatan bisa lebih kuat dan tangguh. Salah satu caranya adalah dengan menghilangkan pajak terhadap produk-produk UMKM dan koperasi sehingga harga yang ditanggung konsumen akan lebih rendah atau murah.