Harkonas, Konsumen Sebagai Kekuatan Ekonomi

Harkonas, Konsumen Sebagai Kekuatan Ekonomi
Dokumentasi : ditjenpktn.kemendag.go.id

BANDUNG (golali.com) - Ketua Himpunan Lembaga Konsumen (HLKI) Jawa Barat, Banten, dan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta DR Firman Turmantara Endipradja, S.H.,S.Sos.,M.Hum menilai konsumen adalah kekuatan besar bagi suatu negara dalam membangun perekonomiannya.

 

Hal itu Firman ungkapkan dalam rilis yang diterima golali.com, Senin (20/4/2020). Di mana setiap 20 April diperingati sebagai Hari Konsumen Nasional (Harkonas), yang ditetapkan atas Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 13 tahun 2012 tentang Harkonas dan mulai diperingati sejak tahun 2013.

Sementara pengesahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) oleh Presiden BJ Habibie pada 20 April tahun 1999. Di mana  penerapan UUPK ini dilakukan satu tahun kemudian atau 20 April 2000.  

"Peringatan Harkonas merupakan momentum untuk meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban konsumen, meningkatkan kecerdasan dan kemandirian konsumen serta meningkatkan nasionalisme tinggi dalam jiwa sosial kemanusiaan. Disamping itu, penetapan Harkonas sendiri ditujukan agar semakin banyak pihak yang termotivasi membangun konsumen yang cerdas dan pelaku usaha yang semakin memiliki etika dalam usahanya," terang Dosen Hukum Perlindungan Konsumen Pascasarjana Universitas  Pasundan (Unpas) Bandung.

Meskipun UUPK telah ada sejak 21 tahun yang lalu dan Harkonas telah diperingati sejak 7 tahun yang lalu, tetapi kata Firman kasus pengaduan konsumen dari tahun ke tahun masih tinggi dan banyak sengketa konsumen yang belum juga tuntas, kriminalisasi terhadap konsumen yang kritis, serta berbagai permasalahan yang tidak terlaporkan oleh karena konsumen tidak mengetahui hak dan kewajibannya, membuat betapa pentingnya perlindungan kepada konsumen lewat peringatan Harkonas.

Firman mencontohkan berbagai sengketa konsumen tersebut mulai dari kasus-kasus nasional maupun internasional seperti, ketidakpastian konsumen dalam membayar iuran BPJS Kesehatan pasca putusan Mahkanah Agung serta pelayanan kesehatan yang diterimanya (sanksi pemberhentian pelayanan publik terhadap konsumen penunggak iuran BPJS Kesehatan),  hak-hak konsumen akibat penipuan yang dilakukan perusahan investasi bodong, hak-hak konsumen akibat gagal bayar oleh perusahaan asuransi pemerintah (Bumiputera, Jiwasraya, Asabri), hak konsumen untuk memperoleh alat-alat, pelayanan kesehatan dan obat-obatan untuk mencegah corona, sampai posisi konsumen dalam perjanjian berdasarkan alasan force majeure Covid-19, kedudukan konsumen akibat ekses dari  omnibus law (cipta lapangan kerja), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang tersebar di kabupaten/kota se Indonesia, serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang belum memperoleh perhatian serius dari pemerintah.

Firman mengungkapkan pihaknya mencatat ada lima hal yang perlu dibenahi terkait persoalan perlindungan konsumen  pertama pembenahan, harmonisasi & pengadaan hukum baru (peraturan perundang-undangan), kedua peningkatan dan pengadaan sarana/prasarana (fasilitas), ketiga pemberdayaan sumber daya manusia atau aparat baik kualitas maupun kuantitas,budaya hukum masyarakat,  dan kelima political will  untuk melindungi konsumen secara konsisten dan simultan.