HLKI : OJK Harus Perketat Pengawasan Keringanan Kredit

HLKI : OJK Harus Perketat Pengawasan Keringanan Kredit
Dok OJK.go.id

BANDUNG (golali.com) - Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Banten, dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperketat pengawasan kepada sektor jasa keuangan. Hal ini terkait penerapan kebijakan Presiden Joko Widodo tentang keringanan kredit akibat pandemi Covid-19, yaitu penundaan cicilan selama setahun dan penurunan bunga untuk kredit termasuk didalamnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bawah Rp 10 miliar. Penundaan cicilan selama setahun juga berlaku untuk kredit motor/mobil ojek online dan sopir taksi, serta kredit perahu oleh nelayan.


Menindaklanjuti kebijakan tersebut, OJK telah mengeluarkan  Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Menurut Ketua  HLKI Provinsi Jabar, Banten, dan DKI Jakarta Firman Turmantara Endipradja peraturan ini tidak spesifik seperti yang dikeluarkan presiden, namun lebih bersifat himbuan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) daripada mengatur ketentuan pelaksanaan kebijakan presiden. 

"Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang mengeluh sulitnya memperoleh keringan kredit, sementara ditengah kurangnya penghasilan, tindakan debt collector dalam menagih konsumen terus menerus terjadi," ucap  Firman dalam rilis yang diterima golali.com, Senin (27/4/2020). 

Untuk itu, kata Firman pedoman, prosedur, tata cara atau kriteria debitur yang bisa mendapatkan kelonggaran yang dibuat PUJK tetap harus dirundingkan, dicatat dan di bawah pengawasan OJK. 

"Bahkan Presiden pun melalui bawahannya harus terus memonitor OJK dan mengawal secara intensif implementasi dan pelaksanaan kebijakan ini dijalankan di lapangan agar tidak diabaikan dan disimpangi dari maksud kebijakan sebenarnya yang sudah diumumkan kepada masyarakat," pungkas dosen Hukum Perlindungan Konsumen & Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas) Bandung.