Jalankan PSBB Jabar, Pemkot Bandung Terapkan Aturan Baru

Jalankan PSBB Jabar, Pemkot Bandung Terapkan Aturan Baru
Dok Humas Pemkot Bandung

BANDUNG (golali.com) - Wali Kota Bandung Oded M Danial mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 21 Tahun 2020, guna mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Provinsi Jawa Barat yang diterapkan di Kota Bandung. Sementara untuk teknis pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep. 373_Dinkes/2020.

"Secara umum substansi aturan yang baru ini hampir sama dengan Perwal dan Kepwal ketika PSBB Bandung Raya. Namun ada sejumlah perbedaan aturan yang menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi," terang Wali Kota Bandung sekaligus Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, Oded M Danial dalam rilis yang diterima golali.com, Rabu (6/5/2020). 

Pertama pengaturan penghentian semua sekolah termasuk sekolah keagamaan, pendidikan keagamaan lainnya, dan pendidikan non formal lainnya. Kedua pengendara sepeda motor diimbau tidak berboncengan kecuali untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19, kondisi gawat darurat kesehatan, dan memiliki alamat rumah yang sama. 

“Buat angkutan berbasis aplikasi ini ya kecuali juga untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19. Atau saat ada kondisi gawat darurat kesehatan,” beber Oded. 

Ketiga untuk toko bahan bangunan dan matrial yang sebelumnya tidak boleh buka karena bukan termasuk yang dikecualikan, melalui peraturan baru ini diperbolehkan membuka usahanya dengan ketentuan buka toko pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. 

"Selama dua pekan ini, banyak masyarakat mengeluhkan ketika toilet ada masalah ketika mencari pipa ke toko matrial ada masalah. Oleh karena itu dibolehkan buka dengan pembatasan dan wajib menerapkan standar kesehatan maksimal serta physical distancing,” tutur Oded. 

Keempat aparatur kewilayahan di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki kewenangan melakukan sejumlah tindakan penegakan hukum kepada orang yang melanggar aturan PSBB ini. Kebijakan ini untuk mengedukasi masyarakat dalam memahami penyebaran Covid-19.

“Saya minta di kewilayahan ini juga lebih intens dan disiplin sehingga diberikan perluasan wewenang untuk melakukan teguran lisan, peringatan, pencatatan kepolisian terhadap para pelanggar, penahanan kartu identitas, pembatasan, penghentian atau pembubaran kegiatan, dan penutupan sementara jika memang diperlukan,” pungkas Oded