PHRI Jabar Tolak Sertifikasi CHSE, Begini Alasannya 

PHRI Jabar Tolak Sertifikasi CHSE, Begini Alasannya 
PHRI Jabar Tolak Sertifikasi CHSE (Dok : Humas PHRI Jabar)

 

 

 

 

BANDUNG (Golali.com) - Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Jawa Barat menolak kebijakan Sertifikasi CHSE bagi hotel dan restoran. 

 

Menurut Ketua BPD PHRI Jawa Barat Herman Muchtar, kebijakan harus memiliki CHSE bagi restoran dan hotel cukup baik untuk penerapan protokol kesehatan bagi pengunjung dan pengelola hotel dan restoran. 

 

Namun, kata Herman Muchtar, Sertifikasi CHSE ini memberatkan para pelaku industri perhotelan dan restoran.

 

Apalagi adanya wacana bahwa Sertifikasi CHSE akan dikaitkan dengan proses Perizinan melalui OSS.

 

"Sampai dengan saat ini tamu yang datang pada umumnya tidak memperhatikan mana yang sudah dan mana yang belum ber-Sertifikat CHSE," imbuh Herman Muchtar dalam rilis yang diterima Golali.com, Minggu 26 Oktober 2021.

Baca juga : 

 

Berikut detail latar belakang penolakan program Sertifikat CHSE sebagai hasil rapat PHRI Jawa Barat bersama BPC PHRI Kota/Kabupaten Se-Jawa Barat, melalui Virtual Zoom pada tanggal 25 September 2021 : 

 

 

 

1. Memberi beban yang cukup berat pada APBN Negara untuk membiayainya  (sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000 / Perusahaan) sehingga tidak dapat  menjangkau pada semua anggota khususnya Hotel dan Restoran Se- Indonesia.

 

 

2. Masa berlaku dari Sertifikat CHSE hanya 1 tahun dan harus diperpanjang pada tahun berikutnya, ini juga akan memberatkan APBN Negara dan Pengusaha apabila dalam pelaksanaan Sertifikasi ini sudah tidak ditanggung oleh Pemerintah.

 

 

 

3. Dalam pelaksanaannya di lapangan pun juga tidak ada perbedaan bagi Hotel dan Restoran yang telah mendapat Sertifikat maupun yang belum mendapat Sertifikat CHSE. 

Baca juga : 

 

 

 

4. Kalau saja masih tetap ingin diberlakukan maka kami harap Sertifikasi CHSE ini dibiayai oleh Pemerintah dan berlaku untuk minimal 5 tahun.

 

5. Melihat poin-poin Sertifikasi CHSE sebagian besar sudah tercantum pada Perijinan / Sertifikasi yang sudah ada, kami menyarankan agar Sertifikasi CHSE dapat dimasukkan / digabungkan ke dalam Sertifikasi yang sudah ada sebelumnya.

 

Misalnya Sertifikasi LAIK SEHAT yang selama ini telah terlaksana di semua daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat dengan biaya yang terjangkau oleh masing-masing perusahaan.

 

Sehingga Sertifikasi CHSE tidak berdiri sendiri yang akan menambah beban APBN maupun Pengusaha terutama pada masa pandemi ini.

 

 

 

Untuk diketahui Sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability) yaitu sertifikat yang harus dimiliki pelaku industri pariwisata dalam masa pandemi Covid-19, sebagai jaminan kepada pengunjung tentang kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. (*/Golali.com)