PSBB Kota Bandung, 3 Zona Pemeriksaan

PSBB Kota Bandung, 3 Zona Pemeriksaan
Dokumentasi Humas Pemkot Bandung

BANDUNG (golali.com) - Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Bandung pada Rabu (22/4/2020) - Selasa (5/5/2020), Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung menyiapkan 19 titik pemeriksaan di sejumlah wilayah perbatasan dan pusat kota. 

Titik pemeriksaan tersebut terdiri dari zona 1 dalam kota ada 10 titik, terdapat 5 titik di zona 2 pintu tol, dan zona 3 perbatasan wilayah ada 4 titik.

Petugas gabungan akan diturunkan pada 19 titik pemeriksaan yang terdiri dari 1.500 personel dari Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Bandung, 65 personel dari Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat, 250 personel TNI, dan 160 orang dari berbagai instansi di Kota Bandung.

“Akan ada titik-titik posko gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kota Bandung. Termasuk adanya ambulans di titik posko,” kata Ketua Umum Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, Oded M. Danial di Balai Kota Bandung Jalan Wastukancana, dalam rilis yang diterima golali.com Senin (20/4/2020).

Selama PSBB sesuai yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 14 Tahun 2020 pihaknya akan memeriksa warga di sejumlah titik. Setiap warga yang keluar rumah harus jelas keperluannya. Untuk para pekerja yang harus melewati perbatasan wajib membawa dan menunjukkan tanda pengenal (id Card)  perusahaan atau kantor. Jika belum memiliki tanda pengenal, harus menunjukkan surat tugas dari kantor atau perusahaan.

Selain itu akan ada pula pemeriksaan suhu tubuh, wajib mengenakan masker, khusus pengendara sepeda motor juga wajib memakai sarung tangan dan jaket atau baju lengan panjang. Jika tidak memakai masker dan sarung tangan  tidak boleh masuk ke Kota Bandung.

Ketentuan Kendaraan

Sepeda motor yang digunakan sebagai ojek daring dibatasi hanya bisa mengangkut barang, sementara kendaraan mobil maupun bus pribadi maupun umum hanya boleh mengangkut 50 persen dari kapasitas normal. Selain itu posisi penumpang duduk secara zigzag pada tempat duduk dalam kendaraan.

Pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap mobil angkutan barang.  Untuk menyuplai  obat-obatan, alat kesehatan, makanan, minuman, ataupun bahan pokok serta kebutuhan lainnya.

"Pada dasarnya dalam Perwal kita lebih mengedepankan untuk meningkatkan disiplin masyarakat. Oleh karena itu, sanksi yang ada dari kepolisian akan diberikan blanko pelanggaran dan tercatat di kepolisian,” tegas Oded.

Terkecuali bagi badan hukum atau perusahaan, maka sesuai Perwal Nomor 14 Tahun 2020 bisa ditindak hingga pencabutan izin usaha atau operasi.