Self Assesment Relaksasi bagi Wajib Pajak Hiburan 

Self Assesment Relaksasi bagi Wajib Pajak Hiburan 

 

BANDUNG (golali.com) - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung hanya memberikan keringanan ‘self assesment’ bagi wajib pajak hiburan,  relaksasi ini berupa penambahan batas waktu penyetoran pajak. Biasanya wajib pajak hiburan jatuh tempo setiap tanggal 15, sekarang menjadi tanggal 30 setiap bulan. 

“Kita berikan kemudahan, untuk 'self assesment' tanggal 15 mundur sampai tanggal 30. Biasa tanggal 15 melapor, sehingga tidak terkena denda. Kenapa kita berikan itu? pajak itu titipan, kita tidak ngambil dari keuntungan, karena masyarakat yang jajan atau belanja itu sudah menyisihkan pajak,” terang Kepala Kepala BPPD Kota Bandung, Arif Prasatya dalam rilis yang diterima golali.com, Selasa (11/8/2020).

BPPD Kota Bandung mencatat jumlah wajib pajak hiburan mencapai sekitar 300 wajib pajak, terdiri dari karaoke, spa panti pajat, bioskop dan lain lain. Pada Agustus ini, pihaknya menargetkan pajak dari sektor hiburan mencapai Rp1 miliar, tetapi akibat pandemi Covid-19 tempat hiburan ditutup sementara. 


“Kemungkinan tidak tercapai, Rp1 miliar itu di Agustus saja. Nanti Agustus ke September berubah lagi. Tetapi sampai saat ini (tempat hiburan) belum ada yang buka. Kegiatan usaha hiburan itu (kebijakan operasional kembali) ada di Gugus Tugas dan pengelolanya Disbudpar. Kami hanya yang menarik pajaknya," tandas Arif. 

Arif menjelaskan sebelum pandemi Covid-19 yakni pada Januari dan Februari 2020, raihan pajak hiburan masih sesuai target. Namun memasuki Maret, tidak ada masukan pajak hiburan. Adapun yang melakukan setoran pajak, pada saat ini berasal dari wajib pajak yang membayar pajak tertunggak. 


“Memang pada kami ada yang memasukan (bayar) Rp18 juta atau Rp16 juta. Ternyata kami selidiki itu tunggkan di Januari dan Februari. Itu tunggakan dari beberapa wajib pajak. Mereka yang memiliki tunggakan yang kekurangan bayar. Alhamdulilah mereka punya semangat dan kesadaran bayar pajak,” imbuh Arif.