Semua yang Terdampak Covid-19, Harus Mendapatkan Keringanan Kredit

Semua yang Terdampak Covid-19, Harus Mendapatkan Keringanan Kredit
ilustrasi pixnio

BANDUNG (golali.com) - Selama penerapan work from home (WFH) guna menekan penyebaran Covid-19, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerima 4 laporan konsumen yang meminta saran terkait ketidakmampuan pelapor untuk membayar cicilan kredit kepada pihak swasta akibat Covid-19. 

"Dalam masa WFH ini kami mendapat pengaduan 4 orang konsumen melalui telepon yang masalahnya pertama Seorang ibu dari Tasik yang bekerja di kantin pabrik, sekarang pabriknya tutup tidak bisa melanjutkan membayar cicilan handphone. Kedua seorang bapak di Soreang yang bekerja di satu perusahaan, sekarang di PHK tidak mampu melanjutkan pembayaran cicilan kompor gas," terang Ketua BPSK Provinsi Jabar Firman Turmantara kepada golali.com, Rabu (6/5/2020).

Sementara ketiga, seorang bapak di Jatinangor (asal Sidoarjo) dirumahkan sebelumnya bekerja di supermarket. Sekarang tinggal di kamar kontrakan bersama istri dan 2 anak dengan kondisi terbatas. Keempat seorang bapak di Bandung yang berjualan makanan di Jalan Asia Afrika (saat ini ditutup), tidak bisa melanjutkan pembayaran cicilan kulkas. 

"Konsumen bisa menyampaikan bahwa saat ini termasuk kondisi force majeure terkait ketidakmampuan pembayaran cicilan pada pihak terkait," tutur Firman. 

Menurut Firman kondisi ini mengacu kepada keputusan presiden yang telah mengeluarkan kebijakan keringanan kredit atau cicilan dampak Covid-19, sehingga semua hal terkait kredit atau cicilan konsumen yang terdampak Covid-19 kata Firman termasuk dalam kebijakan presiden. 

Sehingga tidak terbatas pada konsumen perbankan, konsumen perusahaan pembiayaan dan konsumen asuransi. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang lain terkait perlindungan konsumen.

Bunyi pasal dalam UU tersebut sebagai berikut : 

 Pasal 4
Hak konsumen adalah :
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.    

Pasal 8 ayat (1)
Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
                    
 Pasal 1 angka 1
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

Pasal 45
(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa

Pasal 52
Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi:
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

Pasal 47
Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.