Tanggap Darurat Bencana Covid-19 DIY Sampai Akhir Juli 2020

Tanggap Darurat Bencana Covid-19 DIY Sampai Akhir Juli 2020
ilustrasi pixabay

 

YOGYAKARTA (golali.com) - Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan memperpanjang Tanggap Darurat Bencana (TDB) Covid-19, hingga akhir Juli 2020 mendatang. Mengutip jogjaprov.go.id pertumbuhan ekonomi di DIY sudah mengalami minus 3 persen. 

Artinya, perlu segera dilakukan upaya-upaya pembenahan diberbagai sektor untuk meningkatkan angka tersebut. Tetapi berdasarkan kondisi kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya sadar untuk melakukan protokol kesehatan, penerapan 'new normal' belum bisa dilakukan. Oleh karena itu, apabila SK Gubernur tentang perpanjangan Tanggap Darurat Bencana DIY diperpanjang, waktu tersebut dapat dipergunakan dengan serius untuk menyiapkan 'new normal'.

“Kita tentu menyadari bagaimana euforia masyarakat ketika dihembuskan tentang 'new normal'. Malioboro dan tempat lain menjadi sangat padat. Mereka mengabaikan protokol kesehatan. Takutnya ketika tanggap darurat kita cabut sekarang, maka kita akan seperti provinsi lain yang meningkat kasusnya,” tegas Wagub DIY KGPAA Paku Alam X. 

Menurut Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantana, kesepakatan perpanjangan Tanggap Darurat hingga akhir Juli 2020 ini memiliki catatan-catatan yang tidak bisa diabaikan. Salah satu faktor utamanya adalah kedisiplinan masyarakt yang harus ditingkatkan.

Sementara kondisi yang harus dipersiapkan untuk mengembalikan sektor perekonomian di antaranya membuka  hotel, objek wisata, pusat perbelanjaan, dan sebagainya yang saat ini sudah atau pada tahap persiapan. “Jadi tim verifikasi dari berbagai sektor dalam beberapa hari ini melakukan evaluasi verifikasi ke beberapa hotel, kemudian pusat perbelanjaan kemudian obyek wisata. Itu merupakan bagian dari persiapan-persiapan menuju aktivitas ekonomi yang kita sebut dengan normal,” kata Biwara.

Perpanjangan kondisi ini pun berdasarkan pertimbangan perkembangan kasus yang masih perlu penanganan intensif. Dampak-dampak sosial ekonomi yang juga memerlukan dukungan anggaran. Dengan begitu, status tanggap darurat ini bisa dipergunakan sebagai proses ke arah membuka aktivitas ekonomi.

“Keseimbangan antara membuka aktivitas, peningkatan disiplin, kemudian juga dalam penanganan kasus dan pemeriksaan swab maupun RDT akan dilakukan dengan lebih masif di kabupaten/kota. Ini untuk memetakan kondisi yang sesungguhnya di lapangan, sehingga kemudian langkah-langkah yang lebih cermat, cepat, dan intensif bisa kita lakukan dari hasil proses itu,” ucap Biwara.